Social Items


Amerika Serikat, Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa janji kampanye Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mendeportasi para imigran yang tidak memiliki dokumen resmi telah banyak menuai perlawanan dan kontroversi. 

Kritik dan perlawanan tidak hanya muncul secara luas dari warga Amerika saja, namun juga dari dunia internasional dan tentunya juga termasuk Indonesia. Janji tersebut nampaknya bukanlah isapan jempol belaka karena memang telah direalisasikan secara resmi oleh Trump dengan ditandatanganinya tiga Keputusan Presiden (Executive Order) soal imigrasi, yaitu hanya tiga hari setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari 2017 Dengan diberlakukannya Executive Order oleh Trump, praktis secara hukum keputusan tersebut mengikat seluruh orang yang berusaha masuk ke Amerika mapun yang telah tinggal di negeri Paman Sam secara ilegal. 

Sudah pasti bukan hanya para imigran dari negara Amerika Latin yang selama ini memperoleh predikat buruk di mata Amerika, namun juga berlaku bagi semua warga negara lain tanpa terkecuali Indonesia. Hal inilah yang sekarang menimpa Oldy Manopo, Arino Massie, Saul Timisela, dan Rovani Wangko empat orang Warga Negara Indonesia yang telah menetap lebih dari lima belas tahun di New Jersey. Kini mereka harus berurusan dengan hukum di negeri Paman Sam karena terancam dideportasi serta di masukkan ke daftar black-list imigrasi pemerintahan Amerika. 

Konsekwensi Pelangaran Hukum Imigrasi Agar dapat memahami kasus keempat WNI tersebut dan supaya tidak menimbulkan salah paham, maka hal pertama yang harus diketahui di sini adalah – terlepas siapa pun presidennya – bahwa pemerintah Amerika Serikat pada dasarnya tidak akan mendeportasi seseorang ke negeri asalnya tanpa adanya alasan hukum yang kuat. Premis ini tidak hanya terjadi dan berlaku pada masa pemerintahan Presiden Trump saja, namun sebernarnya sudah terjadi puluhan tahun silam dan bahkan telah diterapkan oleh para presiden pendahulunya, seperti Obama, Bush Jr., Clinton, dan Bush Sr. Tentunya alasan yang dimaksud di sini dalam ranah koridor hukum atau legalitas keimigrasian yang telah ditetapkan oleh negara namun di langar oleh para imigran, siapa pun mereka. 

Dengan kata lain, Executive Order Presiden Trump tentang pendeportasian pada dasarnya merupakan bentuk sikap tegas secara khusus terhadap para imigran yang tidak memiliki legalitas status di Amerika Serikat. Jadi hal tersebut tidak lain merupakan suatu bentuk konsekwensi dari serangkaian usaha pemerintah Amerika Serikat untuk menata masyarakat, khususnya para imigran agar lebih tertib secara hukum dengan memiliki status imigrasi yang jelas. Inilah fakta dalam hukum imigrasi. 

Menurut catatan usatoday.com, keempat WNI tersebut masuk ke Amerika Serikat secara legal dengan mengunakan Tourist Visa kurang-lebih limabelas tahun lalu, namun dalam perjalanan waktu mereka memutuskan untuk tidak kembali ke tanah air Indonesia dan menetap di New Jersey dengan alasan pribadi, salah satunya adanya masalah diskriminasi agama di Indonesia yang terjadi pada tahun 1990’an. 

Di sini perlu diketahui bahwa di Amerika Serikat sebelum tahun 2000, persoalan imigrasi sebenarnya tidak seketat saat ini bahkan bisa dikatakan cukup longar dan mudah bagi warga negara asing yang berkeinginan menjadi Warga Negara Amerika, asalkan hal itu dilakukan melalui prosedur hukum. 

Pada masa-masa keemasan inilah – jika memang memiliki niat menjadi Warga Negara Amerika – maka atas pertimbangan dan alasan tertentu seharusnya mereka telah mengubah statusnya secara legal dari Tourist menjadi Asylee atau pencari suaka. Di Amerika itu sendiri pengubahan status imigrasi seseorang dalam kategori tertentu memang dimungkinkan secara hukum, tentunya didukung dengan alasan tertentu dan kuat. 

Misalnya adanya peristiwa reformasi 1998 di Indonesia, pada saat itu banyak orang Tionghoa kelahiran Indonesia yang oleh karena alasan keamanan memilih berimigrasi ke Amerika dengan mengunakan Tourist Visa. Akibat peristiwa itu, saat ini sudah ada ratusan WNI yang menjadi warga Amerika Serikat sebelum tahun 2000 karena memang engan untuk kembali ke tanah air dan mengunakan kesempatan itu dengan baik. 

Di sini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan demikian: Jika seseorang masuk ke Amerika Serikat dengan mengunakan Tourist Visa, hal itu sudah pasti sah secara hukum atau legal, namun tinggal di Amerika dengan mengunakan Tourist Visa yang telah kadaluarsa tanpa mengurus lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, maka hal itu sama saja merupakan pelanggaran hukum imigrasi. Oleh sebab itu konsekwensinya pun sangat jelas, yaitu dideportasi dan dimasukkan ke daftar black-list immigrasi. 

Hal inilah yang terjadi saat ini pada keempat WNI tersebut. Di sisi lain perlu juga disampaikan bahwa usaha pemerintah Amerika Serikat melalui Department Immigration and Custom Enforcement (ICE) dalam mendeportasi para imigran sering kali memang tidak manusiawi karena faktor kemanusiaan terkadang diabaikan begitu saja. 

Contoh kongkrit dari kasus ini adalah Ariano Massie yang langsung diterbangkan dari Bandara John F. Kenedy, New York menuju Indonesia pada hari yang sama. 

Lebih buruk lagi, Ariano tidak memiliki kesempatan melihat dan bertemu dengan Joel, anaknya yang sedang bersekolah pada hari itu. Bagi Joel tentunya hal ini menjadi suatu mimpi buruk di siang hari setibanya dari sekolah karena pada hari itu juga menjadi hari terakhir perpisahan dengan ayahnya. Perlakuan ICE kepada Ariano Massie, tampaknya tidak terjadi pada Oldy Manopo, Saul Timisela, dan Rovani Wangko. 

Alih-alih dikirim pulang ke Indonesia pada waktu yang bersamaan, ketiganya justru ditahan di Elisabeth Detention Facility, New Jersey. Tentunya mereka juga akan menghadapi konsekwensi yang sama, yaitu dideportasi ke Indonesia sewaktu-waktu oleh ICE. Bagi keempat WNI tersebut tentunya hal ini menjadi peristiwa yang sangat pahit dan menyedihkan. Suatu mimpi buruk yang menjadi kenyataan, namun apa yang dapat dikatakan lagi? 

Nasi telah menjadi bubur, hampir mustahil hal itu akan dipulihkan secara hukum mengingat pelanggaran hukum merupakan sesuatu yang serius di mata pemerintah Amerika Serikat. Meskipun demikian, kita perlu belajar dari kasus Oldy Manopo, Arino Massie, Saul Timisela, dan Rovani Wangko ini, khususnya bagi WNI di Amerika Serikat yang tidak memiliki status hukum yang jelas agar taat dan patuh kepada hukum negara. 

Sama halnya dengan Warga Negara Asing yang berada di Indonesia perlu taat pada hukum negara Indonesia. Masing-masing negara memiliki kedaulatannya dan sebagai warga negara kita perlu menghormati hukum tersebut. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi para WNI diaspora di mana pun mereka berada. GusR-sumberSeword

Empat WNI di Amerika Serikat Terancam Deportasi. Masalahnya Seperti Ini..

Cakrawala Online

Amerika Serikat, Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa janji kampanye Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mendeportasi para imigran yang tidak memiliki dokumen resmi telah banyak menuai perlawanan dan kontroversi. 

Kritik dan perlawanan tidak hanya muncul secara luas dari warga Amerika saja, namun juga dari dunia internasional dan tentunya juga termasuk Indonesia. Janji tersebut nampaknya bukanlah isapan jempol belaka karena memang telah direalisasikan secara resmi oleh Trump dengan ditandatanganinya tiga Keputusan Presiden (Executive Order) soal imigrasi, yaitu hanya tiga hari setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari 2017 Dengan diberlakukannya Executive Order oleh Trump, praktis secara hukum keputusan tersebut mengikat seluruh orang yang berusaha masuk ke Amerika mapun yang telah tinggal di negeri Paman Sam secara ilegal. 

Sudah pasti bukan hanya para imigran dari negara Amerika Latin yang selama ini memperoleh predikat buruk di mata Amerika, namun juga berlaku bagi semua warga negara lain tanpa terkecuali Indonesia. Hal inilah yang sekarang menimpa Oldy Manopo, Arino Massie, Saul Timisela, dan Rovani Wangko empat orang Warga Negara Indonesia yang telah menetap lebih dari lima belas tahun di New Jersey. Kini mereka harus berurusan dengan hukum di negeri Paman Sam karena terancam dideportasi serta di masukkan ke daftar black-list imigrasi pemerintahan Amerika. 

Konsekwensi Pelangaran Hukum Imigrasi Agar dapat memahami kasus keempat WNI tersebut dan supaya tidak menimbulkan salah paham, maka hal pertama yang harus diketahui di sini adalah – terlepas siapa pun presidennya – bahwa pemerintah Amerika Serikat pada dasarnya tidak akan mendeportasi seseorang ke negeri asalnya tanpa adanya alasan hukum yang kuat. Premis ini tidak hanya terjadi dan berlaku pada masa pemerintahan Presiden Trump saja, namun sebernarnya sudah terjadi puluhan tahun silam dan bahkan telah diterapkan oleh para presiden pendahulunya, seperti Obama, Bush Jr., Clinton, dan Bush Sr. Tentunya alasan yang dimaksud di sini dalam ranah koridor hukum atau legalitas keimigrasian yang telah ditetapkan oleh negara namun di langar oleh para imigran, siapa pun mereka. 

Dengan kata lain, Executive Order Presiden Trump tentang pendeportasian pada dasarnya merupakan bentuk sikap tegas secara khusus terhadap para imigran yang tidak memiliki legalitas status di Amerika Serikat. Jadi hal tersebut tidak lain merupakan suatu bentuk konsekwensi dari serangkaian usaha pemerintah Amerika Serikat untuk menata masyarakat, khususnya para imigran agar lebih tertib secara hukum dengan memiliki status imigrasi yang jelas. Inilah fakta dalam hukum imigrasi. 

Menurut catatan usatoday.com, keempat WNI tersebut masuk ke Amerika Serikat secara legal dengan mengunakan Tourist Visa kurang-lebih limabelas tahun lalu, namun dalam perjalanan waktu mereka memutuskan untuk tidak kembali ke tanah air Indonesia dan menetap di New Jersey dengan alasan pribadi, salah satunya adanya masalah diskriminasi agama di Indonesia yang terjadi pada tahun 1990’an. 

Di sini perlu diketahui bahwa di Amerika Serikat sebelum tahun 2000, persoalan imigrasi sebenarnya tidak seketat saat ini bahkan bisa dikatakan cukup longar dan mudah bagi warga negara asing yang berkeinginan menjadi Warga Negara Amerika, asalkan hal itu dilakukan melalui prosedur hukum. 

Pada masa-masa keemasan inilah – jika memang memiliki niat menjadi Warga Negara Amerika – maka atas pertimbangan dan alasan tertentu seharusnya mereka telah mengubah statusnya secara legal dari Tourist menjadi Asylee atau pencari suaka. Di Amerika itu sendiri pengubahan status imigrasi seseorang dalam kategori tertentu memang dimungkinkan secara hukum, tentunya didukung dengan alasan tertentu dan kuat. 

Misalnya adanya peristiwa reformasi 1998 di Indonesia, pada saat itu banyak orang Tionghoa kelahiran Indonesia yang oleh karena alasan keamanan memilih berimigrasi ke Amerika dengan mengunakan Tourist Visa. Akibat peristiwa itu, saat ini sudah ada ratusan WNI yang menjadi warga Amerika Serikat sebelum tahun 2000 karena memang engan untuk kembali ke tanah air dan mengunakan kesempatan itu dengan baik. 

Di sini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan demikian: Jika seseorang masuk ke Amerika Serikat dengan mengunakan Tourist Visa, hal itu sudah pasti sah secara hukum atau legal, namun tinggal di Amerika dengan mengunakan Tourist Visa yang telah kadaluarsa tanpa mengurus lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, maka hal itu sama saja merupakan pelanggaran hukum imigrasi. Oleh sebab itu konsekwensinya pun sangat jelas, yaitu dideportasi dan dimasukkan ke daftar black-list immigrasi. 

Hal inilah yang terjadi saat ini pada keempat WNI tersebut. Di sisi lain perlu juga disampaikan bahwa usaha pemerintah Amerika Serikat melalui Department Immigration and Custom Enforcement (ICE) dalam mendeportasi para imigran sering kali memang tidak manusiawi karena faktor kemanusiaan terkadang diabaikan begitu saja. 

Contoh kongkrit dari kasus ini adalah Ariano Massie yang langsung diterbangkan dari Bandara John F. Kenedy, New York menuju Indonesia pada hari yang sama. 

Lebih buruk lagi, Ariano tidak memiliki kesempatan melihat dan bertemu dengan Joel, anaknya yang sedang bersekolah pada hari itu. Bagi Joel tentunya hal ini menjadi suatu mimpi buruk di siang hari setibanya dari sekolah karena pada hari itu juga menjadi hari terakhir perpisahan dengan ayahnya. Perlakuan ICE kepada Ariano Massie, tampaknya tidak terjadi pada Oldy Manopo, Saul Timisela, dan Rovani Wangko. 

Alih-alih dikirim pulang ke Indonesia pada waktu yang bersamaan, ketiganya justru ditahan di Elisabeth Detention Facility, New Jersey. Tentunya mereka juga akan menghadapi konsekwensi yang sama, yaitu dideportasi ke Indonesia sewaktu-waktu oleh ICE. Bagi keempat WNI tersebut tentunya hal ini menjadi peristiwa yang sangat pahit dan menyedihkan. Suatu mimpi buruk yang menjadi kenyataan, namun apa yang dapat dikatakan lagi? 

Nasi telah menjadi bubur, hampir mustahil hal itu akan dipulihkan secara hukum mengingat pelanggaran hukum merupakan sesuatu yang serius di mata pemerintah Amerika Serikat. Meskipun demikian, kita perlu belajar dari kasus Oldy Manopo, Arino Massie, Saul Timisela, dan Rovani Wangko ini, khususnya bagi WNI di Amerika Serikat yang tidak memiliki status hukum yang jelas agar taat dan patuh kepada hukum negara. 

Sama halnya dengan Warga Negara Asing yang berada di Indonesia perlu taat pada hukum negara Indonesia. Masing-masing negara memiliki kedaulatannya dan sebagai warga negara kita perlu menghormati hukum tersebut. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi para WNI diaspora di mana pun mereka berada. GusR-sumberSeword

Tidak ada komentar