Social Items


Grobogan-Cakrawalaonline, Tiga perangkat Desa Bugel Kecamatan Godong tiba - tiba bersamaan mengundurkan diri dari segala bentuk kegiatan di Desa Bugel. 

Adapun tiga perangkat Desa yang mengundurkan diri adalah Susilo Budi Wahono selaku Sekertaris Desa (Sekdes) Bugel mundur dari kepanitiaan pemilihan kepala desa (Pilkades), disusul oleh Afrida Fitriani selaku Bendahara Desa juga mengundurkan diri, dan hal serupa di lakukan oleh Nursis juga mengundurkan diri dari anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan). 

Pjs Kades Bugel Didik Haryadi saat di konfirmasi mengatakan bahwa yang pertama terkait pengunduran diri Sekdes dari kepanitiaan pilkades sebetulnya masih pro dan kontra karena di awal pak Sekdes bersedia namun saat akan pelantikan dan pemberian SK yang bersangkutan tidak hadir, mungkin karena badannya sakit, sebab Pak Sekdes terkena penyakit stroke, yang ke dua Bendahara Desa Bugel yakni Afrida Fitriani mengundurkan diri karena yang bersangkutan akan persiapan menikah dan pindah tempat di Desa Ndorolegi, serta yang ke tiga adalah Pak Narsis yang mengundurkan diri dari anggota TPK karena yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg). 

"Jadi pengunduran diri mereka tidak ada sangkut pautnya dengan saya selaku Pjs Kades Bugel yang baru, sehingga masing - masing punya alasan tersendiri," terangnya. Saat Didik di tanya terkait Sekdes Bugel  yang semua warga tahu sedang sakit kenapa saat itu di paksakan menjadi anggota Pilkades? Sehingga ketika Sekdes mengundurkan diri harus membatalkan SK yang sudah jadi tentunya juga harus ada berita acara lagi? Apakah ada intervensi dan intimidasi dari Camat Godong Bambang Haryono? 

Didik mengatakan bahwa pembentukan panitia Pilkades itu adalah BPD Desa Bugel dan kebetulan di sini ada BPD yakni Yadi sehingga silahkan BPD yang menjawab. 

Dalam jawabannya Yadi selaku BPD Desa Bugel mengatakan jika pengunduran diri yang bersangkutan karena yang bersangkutan tidak kuat yakni posisinya sedang sakit dan katanya tidak mau mikir berat, adapun terkait intetvensi dan intimidasi Camat Godong itu tidak ada sebab pasca pengunduran diri Sekdes kami langsung melakukan rapat untuk mencari penggantinya. 

Terpisah anggota BPD lainnya yakni Yanto mengaku bahwa suasana di Desa Bugel sudah tidak sehat hal ini terlihat saat pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Bugel, BPD tidak di libatkan bahkan sudah terbit SK TPK, karena sebelumnya jika membentuk TPK, BPD pasti di libatkan dalam rapat pembentukan TPK namun kali  ini tidak, tahu - tahu TPK sudah terbentuk, sehingga kami merasa tidak pernah diajak musyawarah. 

Sementara itu Ketua LPMD Desa Bugel Sunardi juga angkat bicara terkait situasi Desa Bugel yang sudah tidak sehat hal ini terbukti saat Sunardi menanyakan terkait siapa yang berwenang membentuk TPK kepada Pjs Kades Didik saat acara pelantikan TPK, namun saat itu di jawab wewenang Kades tapi atas petunjuk Camat. 

"Saat pelantikan TPK, saya bertanya pada Pjs Kades Didik, sebenarnya pembentukan TPK itu wewenang siapa? Tapi saat itu di jawab wewenang Kades tapi atas petunjuk Camat," ungkapnya. 

Nur selaku anggota TPK Desa Bugel mengaku bahwa di awal pihaknya tidak tahu kalau terpilih menjadi anggota TPK, tahunya setelah di kabari Dul selaku Kepala Dusun (Kadus), dan saat itu pihaknya menanyakan kok bisa menjadi TPK, lalu di jawab oleh Kadus bahwa yang menunjuk pak Camat. 

"Saya saat itu hanya berpikir hanya di tunjuk karena setelah di tunjuk tentunya di lanjutkan dengan musyawarah bersama, tapi tanpa melalui rapat, selang beberapa hari saya di telp dan di kasih SK menjadi anggota TPK dan yang bertanda tangan di SK tersebut Pjs Kades Didik, saat itu juga saya tanyakan low kok langsung di kasih SK, sebab saya juga tidak enak karena suami saya kan juga anggota BPD, namun di jawab tidak apa - apa karena yang menunjuk langsung pak camat, jadi pembentukan TPK itu yang menunjuk pak camat langsung," tuturnya. 

Salah satu tokoh pemuda Desa Bugel Eko mengaku prihatin dengan kondisi Desa Bugel yang saat ini masih kisruh. Dalam keterangannya Eko menanggapi terkait petunjuk Camat yang langsung ikut melegalkan dengan memberikan SK TPK tanpa musyawarah terlebih dahulu, sehingga persoalan ini menjadi rumit. 

"Mestinya pembentukan TPK itu wewenang Pjs Kades Bugel, bukan wewenang Camat atau yang lainnya, kalau toh Pjs Kades saat itu minta petunjuk Camat, mestinya petunjuk atau arahan dari Camat di musyawarahkan  dulu dengan warga, kalau begitu kejadiannya saya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Bupati atas masalah Desa Bugel ini," jelasnya. 

Sementara itu Camat Godong Bambang Haryono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya intervensi  dan intimidasi di Desa Bugel itu tidak benar dan salah besar, karena saya tidak mempunyai kepentingan apapun di situ. 

"Yang bilang saya intervensi maupun intimidasi di Desa Bugel siapa mas awang? Tolong temukan ke saya, karena itu kabar bohong dan tidak benar, sebab di situ saya juga tidak punya kepentingan apa- apa," tandasnya, Minggu (15/7). 

Masih menurut Bambang bahwa pihaknya hanya memberi arahan saja agar di kemudian hari tidak terjadi masalah. "Saya selaku camat hanya memberi arahan saja, tidak pernah mencampuri pembentukan panitia Pilkades maupun pembentukan TPK, karena itu semua kewenangan BPD Desa Bugel," pungkasnya. Ng-Aw

Geger Bugel, Kisruh TPK Berbuntut Mundurnya 3 perangkat Desa

Cakrawala Online

Grobogan-Cakrawalaonline, Tiga perangkat Desa Bugel Kecamatan Godong tiba - tiba bersamaan mengundurkan diri dari segala bentuk kegiatan di Desa Bugel. 

Adapun tiga perangkat Desa yang mengundurkan diri adalah Susilo Budi Wahono selaku Sekertaris Desa (Sekdes) Bugel mundur dari kepanitiaan pemilihan kepala desa (Pilkades), disusul oleh Afrida Fitriani selaku Bendahara Desa juga mengundurkan diri, dan hal serupa di lakukan oleh Nursis juga mengundurkan diri dari anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan). 

Pjs Kades Bugel Didik Haryadi saat di konfirmasi mengatakan bahwa yang pertama terkait pengunduran diri Sekdes dari kepanitiaan pilkades sebetulnya masih pro dan kontra karena di awal pak Sekdes bersedia namun saat akan pelantikan dan pemberian SK yang bersangkutan tidak hadir, mungkin karena badannya sakit, sebab Pak Sekdes terkena penyakit stroke, yang ke dua Bendahara Desa Bugel yakni Afrida Fitriani mengundurkan diri karena yang bersangkutan akan persiapan menikah dan pindah tempat di Desa Ndorolegi, serta yang ke tiga adalah Pak Narsis yang mengundurkan diri dari anggota TPK karena yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg). 

"Jadi pengunduran diri mereka tidak ada sangkut pautnya dengan saya selaku Pjs Kades Bugel yang baru, sehingga masing - masing punya alasan tersendiri," terangnya. Saat Didik di tanya terkait Sekdes Bugel  yang semua warga tahu sedang sakit kenapa saat itu di paksakan menjadi anggota Pilkades? Sehingga ketika Sekdes mengundurkan diri harus membatalkan SK yang sudah jadi tentunya juga harus ada berita acara lagi? Apakah ada intervensi dan intimidasi dari Camat Godong Bambang Haryono? 

Didik mengatakan bahwa pembentukan panitia Pilkades itu adalah BPD Desa Bugel dan kebetulan di sini ada BPD yakni Yadi sehingga silahkan BPD yang menjawab. 

Dalam jawabannya Yadi selaku BPD Desa Bugel mengatakan jika pengunduran diri yang bersangkutan karena yang bersangkutan tidak kuat yakni posisinya sedang sakit dan katanya tidak mau mikir berat, adapun terkait intetvensi dan intimidasi Camat Godong itu tidak ada sebab pasca pengunduran diri Sekdes kami langsung melakukan rapat untuk mencari penggantinya. 

Terpisah anggota BPD lainnya yakni Yanto mengaku bahwa suasana di Desa Bugel sudah tidak sehat hal ini terlihat saat pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Bugel, BPD tidak di libatkan bahkan sudah terbit SK TPK, karena sebelumnya jika membentuk TPK, BPD pasti di libatkan dalam rapat pembentukan TPK namun kali  ini tidak, tahu - tahu TPK sudah terbentuk, sehingga kami merasa tidak pernah diajak musyawarah. 

Sementara itu Ketua LPMD Desa Bugel Sunardi juga angkat bicara terkait situasi Desa Bugel yang sudah tidak sehat hal ini terbukti saat Sunardi menanyakan terkait siapa yang berwenang membentuk TPK kepada Pjs Kades Didik saat acara pelantikan TPK, namun saat itu di jawab wewenang Kades tapi atas petunjuk Camat. 

"Saat pelantikan TPK, saya bertanya pada Pjs Kades Didik, sebenarnya pembentukan TPK itu wewenang siapa? Tapi saat itu di jawab wewenang Kades tapi atas petunjuk Camat," ungkapnya. 

Nur selaku anggota TPK Desa Bugel mengaku bahwa di awal pihaknya tidak tahu kalau terpilih menjadi anggota TPK, tahunya setelah di kabari Dul selaku Kepala Dusun (Kadus), dan saat itu pihaknya menanyakan kok bisa menjadi TPK, lalu di jawab oleh Kadus bahwa yang menunjuk pak Camat. 

"Saya saat itu hanya berpikir hanya di tunjuk karena setelah di tunjuk tentunya di lanjutkan dengan musyawarah bersama, tapi tanpa melalui rapat, selang beberapa hari saya di telp dan di kasih SK menjadi anggota TPK dan yang bertanda tangan di SK tersebut Pjs Kades Didik, saat itu juga saya tanyakan low kok langsung di kasih SK, sebab saya juga tidak enak karena suami saya kan juga anggota BPD, namun di jawab tidak apa - apa karena yang menunjuk langsung pak camat, jadi pembentukan TPK itu yang menunjuk pak camat langsung," tuturnya. 

Salah satu tokoh pemuda Desa Bugel Eko mengaku prihatin dengan kondisi Desa Bugel yang saat ini masih kisruh. Dalam keterangannya Eko menanggapi terkait petunjuk Camat yang langsung ikut melegalkan dengan memberikan SK TPK tanpa musyawarah terlebih dahulu, sehingga persoalan ini menjadi rumit. 

"Mestinya pembentukan TPK itu wewenang Pjs Kades Bugel, bukan wewenang Camat atau yang lainnya, kalau toh Pjs Kades saat itu minta petunjuk Camat, mestinya petunjuk atau arahan dari Camat di musyawarahkan  dulu dengan warga, kalau begitu kejadiannya saya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Bupati atas masalah Desa Bugel ini," jelasnya. 

Sementara itu Camat Godong Bambang Haryono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya intervensi  dan intimidasi di Desa Bugel itu tidak benar dan salah besar, karena saya tidak mempunyai kepentingan apapun di situ. 

"Yang bilang saya intervensi maupun intimidasi di Desa Bugel siapa mas awang? Tolong temukan ke saya, karena itu kabar bohong dan tidak benar, sebab di situ saya juga tidak punya kepentingan apa- apa," tandasnya, Minggu (15/7). 

Masih menurut Bambang bahwa pihaknya hanya memberi arahan saja agar di kemudian hari tidak terjadi masalah. "Saya selaku camat hanya memberi arahan saja, tidak pernah mencampuri pembentukan panitia Pilkades maupun pembentukan TPK, karena itu semua kewenangan BPD Desa Bugel," pungkasnya. Ng-Aw

Tidak ada komentar