Social Items


Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya. 

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan aturan main bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di media sosial. Surat edaran tentang penyebaran informasi melalui media sosial bagi aparatur sipil negara itu ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018. 

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja; Panglima TNI; Kapolri; Jaksa Agung; Sekretaris Kabinet; Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; Gubernur; dan Bupati/Wali Kota. 

Dalam surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018, Menteri PANRB menekankan bagi Para Pegawai ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial agar memperhatikan 8 hal-hal sebagai berikut: 
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 
2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; 
3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 
4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 
5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 
6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan; 
7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya; 
8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. 

"Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," bunyi akhir Surat Edaran tersebut. 

Serangan bom beruntun di Surabaya dan Sidoarjo, Minggu (13/5/2018) memunculkan banyak spekulasi di media sosial. Teror di Surabaya memicu ujaran kebencian dan pandangan yang dianggap menjadi bibit radikal, seperti menganggap serangan bom pengalihan isu. Setidaknya, ada tiga PNS yang terjerat hukum karena menyebarkan hoax terkait terorisme. 

Pertama, FSA, seorang kepala sekolah di Kalimantan Barat menilai bom sebagai upaya pengalihan isu. 

Lalu BU, seorang PNS di Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh. Di Sumatra Utara, HD seorang dosen dengan latar pendidikan S2 juga menilai bom itu sebagai pengalihan isu. 

Banyak kalangan yang menyebarkan informasi di media sosial, termasuk PNS. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

 BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian (SARA) dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Bima membeberkan empat dosa besar PNS sebagai bentuk ujaran kebencian. 

Pertama, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. 

Dosa besar kedua adalah menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dosa besar bagi PNS. 

Menyebarluaskan itu seperti share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya. Dosa besar bagi PNS lainnya adalah mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. 

Adapun pelanggaran ringan bagi PNS adalah mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. PNS pun dapat dianggap melakukan pelanggaran ringan hanya dengan memberikan likes, love, retweet, atau comment ujaran kebencian di media sosial. 

"Kedua penjatuhan hukuman disiplin itu dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan," kata Bima. Jamz -Beritagar

Saat Ini PNS Diawasi Ketat Dalam Bermedsos. Inilah Aturan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah...

Cakrawala Online

Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya. 

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan aturan main bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di media sosial. Surat edaran tentang penyebaran informasi melalui media sosial bagi aparatur sipil negara itu ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018. 

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja; Panglima TNI; Kapolri; Jaksa Agung; Sekretaris Kabinet; Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; Gubernur; dan Bupati/Wali Kota. 

Dalam surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018, Menteri PANRB menekankan bagi Para Pegawai ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial agar memperhatikan 8 hal-hal sebagai berikut: 
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 
2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; 
3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 
4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 
5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 
6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan; 
7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya; 
8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. 

"Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," bunyi akhir Surat Edaran tersebut. 

Serangan bom beruntun di Surabaya dan Sidoarjo, Minggu (13/5/2018) memunculkan banyak spekulasi di media sosial. Teror di Surabaya memicu ujaran kebencian dan pandangan yang dianggap menjadi bibit radikal, seperti menganggap serangan bom pengalihan isu. Setidaknya, ada tiga PNS yang terjerat hukum karena menyebarkan hoax terkait terorisme. 

Pertama, FSA, seorang kepala sekolah di Kalimantan Barat menilai bom sebagai upaya pengalihan isu. 

Lalu BU, seorang PNS di Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh. Di Sumatra Utara, HD seorang dosen dengan latar pendidikan S2 juga menilai bom itu sebagai pengalihan isu. 

Banyak kalangan yang menyebarkan informasi di media sosial, termasuk PNS. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

 BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian (SARA) dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Bima membeberkan empat dosa besar PNS sebagai bentuk ujaran kebencian. 

Pertama, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. 

Dosa besar kedua adalah menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dosa besar bagi PNS. 

Menyebarluaskan itu seperti share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya. Dosa besar bagi PNS lainnya adalah mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. 

Adapun pelanggaran ringan bagi PNS adalah mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. PNS pun dapat dianggap melakukan pelanggaran ringan hanya dengan memberikan likes, love, retweet, atau comment ujaran kebencian di media sosial. 

"Kedua penjatuhan hukuman disiplin itu dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan," kata Bima. Jamz -Beritagar

Tidak ada komentar