Social Items


Majene-Cakrawalaonline, Pemecatan alias pemberhentian sejumlah aparat Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Kab.Majene, Sulawesi Barat, akhirnya berbuntut. Mereka yang diberhentikan itu melapor tindakan kepala desa ini ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat. Dan tidak menerima baik secara legowo hasil keputusan dari kepala desa tersebut. 

Alhasil, pihak ombudsman perwakilan sulawesi barat merespon laporan mereka. Melalui surat pemanggilan yang dilayangkan ke alamat kepala desa, No: 0166/SRT/ORI-MMJ/VII/2018, tertanggal 12 Juli 2018. Di jadwalkan, pemanggilan pertama ini untuk dimintai keterangan pada hari Kamis 19 Juli 2018, (besok lusa, pagi). 

Hal tersebut, berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ombudsman nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman RI. "Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli, dan atau penerjemah untuk dimintai keterangan," tulis surat itu. 

Surat yang ditandatangani Lukman Umar, S.pd, M.si Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat ini menyebut adanya dugaan maladministrasi, yakni berupa penyimpangan prosedur pemberhentian secara sepihak aparatur perangkat Desa Kayuangin. 

Apa tanggapan Kepala Desa Kayuangin Muhammad Yusuf ? Kepada Cakrawalaonline saat dikonfirmasi usai acara syukuran warga, siang kemarin, menyebut adalah hak mereka (perangkat desa yang dipecat, maksudnya) yang merasa kurang puas. "Karena hal ini sudah pernah diselesaikan secara musyawarah di tingkat desa dan kecamatan," katanya Lanjut ia, dalam pengangkatan dan pemberhentian aparat desa tidak melihat dari sisi politis. Bahkan, dinilai sudah sesuai prosedur yang berlaku. 

"Bahwa sebelum pengangkatan kepala desa beserta perangkatnya (aparat desa, maksudnya) saya sudah sampaikan pada priode 2011 sampai 2017 sudah berakhir masa jabatan atau tugas," ujarnya Ia menambahkan, untuk aparat desa yang terpilih sebelummnya di musyawarakan. Baik pada pimpinan dan anggota BPD desa serta adanya surat  rekomendasi dari kepala kecamatan. 

"Yaitu, berupa berita acara musyawarah evaluasi pemerintahan desa, dan rekomendasi camat malunda, No: 140/178/V/2018, tentang dasar pengangkatan perangkat Desa Kayuangin," beber kepala desa dua priode ini. (Cr1-Rama)

Dipecat, Sejumlah Aparat Desa Lapor ke Ombudsman. Ini Jawaban Kepala Desa....

Cakrawala Online

Majene-Cakrawalaonline, Pemecatan alias pemberhentian sejumlah aparat Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Kab.Majene, Sulawesi Barat, akhirnya berbuntut. Mereka yang diberhentikan itu melapor tindakan kepala desa ini ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat. Dan tidak menerima baik secara legowo hasil keputusan dari kepala desa tersebut. 

Alhasil, pihak ombudsman perwakilan sulawesi barat merespon laporan mereka. Melalui surat pemanggilan yang dilayangkan ke alamat kepala desa, No: 0166/SRT/ORI-MMJ/VII/2018, tertanggal 12 Juli 2018. Di jadwalkan, pemanggilan pertama ini untuk dimintai keterangan pada hari Kamis 19 Juli 2018, (besok lusa, pagi). 

Hal tersebut, berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ombudsman nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman RI. "Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli, dan atau penerjemah untuk dimintai keterangan," tulis surat itu. 

Surat yang ditandatangani Lukman Umar, S.pd, M.si Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat ini menyebut adanya dugaan maladministrasi, yakni berupa penyimpangan prosedur pemberhentian secara sepihak aparatur perangkat Desa Kayuangin. 

Apa tanggapan Kepala Desa Kayuangin Muhammad Yusuf ? Kepada Cakrawalaonline saat dikonfirmasi usai acara syukuran warga, siang kemarin, menyebut adalah hak mereka (perangkat desa yang dipecat, maksudnya) yang merasa kurang puas. "Karena hal ini sudah pernah diselesaikan secara musyawarah di tingkat desa dan kecamatan," katanya Lanjut ia, dalam pengangkatan dan pemberhentian aparat desa tidak melihat dari sisi politis. Bahkan, dinilai sudah sesuai prosedur yang berlaku. 

"Bahwa sebelum pengangkatan kepala desa beserta perangkatnya (aparat desa, maksudnya) saya sudah sampaikan pada priode 2011 sampai 2017 sudah berakhir masa jabatan atau tugas," ujarnya Ia menambahkan, untuk aparat desa yang terpilih sebelummnya di musyawarakan. Baik pada pimpinan dan anggota BPD desa serta adanya surat  rekomendasi dari kepala kecamatan. 

"Yaitu, berupa berita acara musyawarah evaluasi pemerintahan desa, dan rekomendasi camat malunda, No: 140/178/V/2018, tentang dasar pengangkatan perangkat Desa Kayuangin," beber kepala desa dua priode ini. (Cr1-Rama)

Tidak ada komentar